Jakarta, 21 November 2026 – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan tanggapan atas laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap dirinya dan Ketua DPR RI Puan Maharani kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam proses pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Habiburokhman menyatakan tidak mempermasalahkan langkah ICW karena masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja anggota legislatif. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah berusaha memberikan hasil terbaik dalam penyusunan regulasi tersebut. Menurutnya, berbagai masukan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. ANTARA News+1
Habiburokhman membantah anggapan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung secara tertutup. Ia menjelaskan bahwa berbagai tahapan pembahasan telah dilaksanakan dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengikuti jalannya proses legislasi. Kegiatan tersebut mencakup rapat dengar pendapat umum, rapat kerja, pembahasan panitia kerja, hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi. Menurutnya, masyarakat juga dapat menyaksikan sejumlah agenda pembahasan melalui siaran televisi parlemen maupun kanal resmi DPR RI. Pelaksanaan rapat turut memberikan kesempatan kepada media massa untuk meliput perkembangan penyusunan regulasi tersebut. Habiburokhman menilai mekanisme yang telah dijalankan merupakan bagian dari upaya menjaga keterbukaan proses pembentukan undang-undang. DPR RI
Terkait keberatan ICW mengenai keterlibatan masyarakat sipil, Habiburokhman menjelaskan bahwa panitia kerja memprioritaskan kelompok maupun individu yang mengajukan permohonan untuk menjadi narasumber. Dari sekitar 90 pihak yang mendaftarkan diri, sebanyak 87 pihak memperoleh kesempatan menyampaikan pandangan secara langsung. Sementara itu, pihak lainnya diarahkan memberikan masukan tertulis karena adanya keterbatasan waktu pembahasan. Habiburokhman menyebut ICW tidak mengajukan permohonan untuk menjadi narasumber maupun menyerahkan masukan tertulis kepada panitia kerja. Ia berpendapat bahwa pemberian undangan khusus kepada ICW berpotensi menimbulkan persoalan keadilan bagi pihak lain yang telah mengajukan permohonan. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menanggapi kritik mengenai tidak dilibatkannya organisasi antikorupsi itu dalam pembahasan. CNNindonesia
Sebelumnya, ICW melaporkan Puan Maharani dan Habiburokhman kepada MKD DPR pada Kamis (19/11/2026), bertepatan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyampaikan bahwa pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya kewajiban penyebarluasan naskah rancangan undang-undang kepada masyarakat. ICW mengaku mengalami kesulitan memperoleh dokumen pembahasan meskipun telah berupaya mencari informasi melalui kanal resmi parlemen. Organisasi tersebut juga mempertanyakan tidak adanya undangan untuk memberikan pandangan mengenai rumusan regulasi. Sebelum menyampaikan pengaduan kepada MKD, ICW telah melayangkan somasi kepada pihak terkait dengan batas waktu tanggapan pada 16 November 2026. Namun, menurut ICW, langkah tersebut belum memperoleh respons yang memadai. CNNindonesia
Selain mempersoalkan proses pembentukan undang-undang, ICW turut menyampaikan kritik terhadap sejumlah substansi dalam regulasi perampasan aset yang telah disetujui DPR. Salah satu persoalan yang disoroti adalah tidak terakomodasinya ketentuan mengenai perampasan kekayaan tidak wajar atau aset yang dinilai tidak sesuai dengan penghasilan sah seseorang. ICW juga mengkritik penggunaan prinsip nonretroaktif karena dianggap dapat membatasi upaya penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana pada masa lalu. Organisasi tersebut berpandangan bahwa regulasi perampasan aset seharusnya mampu memperkuat instrumen pemberantasan korupsi, terutama dalam pemulihan kerugian negara. Perbedaan pandangan mengenai substansi tersebut menjadi bagian dari kritik masyarakat sipil terhadap hasil pembahasan DPR bersama pemerintah. JDIH DPR
Dalam proses legislasi, Komisi III DPR bersama pemerintah telah membentuk panitia kerja melalui rapat yang berlangsung pada 5 November 2026. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan penelaahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), penyusunan rumusan pasal, serta sinkronisasi naskah sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan. Selama proses tersebut, jumlah pasal dalam rancangan mengalami perubahan dari semula 67 pasal menjadi 74 pasal. Judul regulasi juga disesuaikan menjadi Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pembicaraan tingkat pertama berlangsung pada 18 November 2026 sebelum rancangan tersebut memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna sehari kemudian. Rangkaian pembahasan itu menjadi bagian dari proses legislasi yang kini dipersoalkan ICW melalui mekanisme pengaduan etik. Berkas 2 DPR
Pengaduan terhadap Puan Maharani dan Habiburokhman menjadi perhatian di tengah harapan masyarakat terhadap penguatan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. MKD memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, laporan yang disampaikan ICW belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran etik oleh kedua pimpinan parlemen tersebut. Perbedaan pandangan antara DPR dan organisasi masyarakat sipil memperlihatkan pentingnya keterbukaan dokumen, partisipasi publik, serta kejelasan substansi dalam pembentukan regulasi. Habiburokhman tetap menyatakan kesediaannya menerima kritik sekaligus mempertahankan pandangannya bahwa proses penyusunan undang-undang telah dilaksanakan secara maksimal. Perkembangan penanganan pengaduan oleh MKD selanjutnya akan menjadi perhatian publik, terutama berkaitan dengan akuntabilitas proses pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset.




