Buol, 29 Juli 2026 – Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, mengusulkan pembangunan 32 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar manfaatnya dapat diterima secara merata, termasuk oleh masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan. Kondisi geografis menjadi salah satu pertimbangan penting karena distribusi makanan membutuhkan waktu, fasilitas, dan sistem logistik yang memadai. Penambahan SPPG diharapkan membuat proses penyediaan makanan lebih dekat dengan kelompok penerima manfaat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap titik yang diusulkan memenuhi kebutuhan operasional dan standar pelayanan.

Sebanyak 32 titik yang diusulkan perlu mempertimbangkan persebaran penerima manfaat agar pembangunan fasilitas tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Lokasi SPPG idealnya mampu melayani sekolah dan kelompok sasaran dalam jangkauan distribusi yang memungkinkan makanan diterima dalam kondisi layak. Di wilayah 3T, jarak antardesa dan kondisi jalan dapat menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan lokasi. Karena itu, pemetaan jumlah penerima, akses transportasi, dan waktu tempuh menjadi bagian penting sebelum titik pelayanan ditetapkan. Penempatan yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas cakupan MBG.

SPPG memiliki fungsi penting karena menjadi pusat pengelolaan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima program. Kesiapan fasilitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dapur, tetapi juga ketersediaan air bersih, sanitasi, penyimpanan bahan pangan, peralatan, serta sumber daya manusia. Proses memasak dan distribusi harus mengikuti standar kebersihan agar kualitas makanan tetap terjaga. Di daerah dengan akses terbatas, pasokan bahan pangan juga perlu direncanakan secara konsisten agar pelayanan tidak terganggu. Pengelolaan yang baik menjadi kunci karena SPPG menjalankan aktivitas dalam skala besar setiap hari.

Usulan Pemkab Buol juga membuka peluang untuk melibatkan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok program. Petani, peternak, nelayan, pedagang, hingga usaha pangan setempat dapat menjadi bagian dari penyediaan bahan apabila memenuhi standar yang dibutuhkan. Pemanfaatan produk lokal dapat mengurangi jarak distribusi sekaligus membantu perputaran ekonomi di wilayah sekitar SPPG. Menu juga dapat menyesuaikan ketersediaan pangan setempat dengan tetap memenuhi kebutuhan gizi penerima. Dengan pola tersebut, program pemenuhan gizi berpotensi memberikan manfaat tambahan bagi perekonomian masyarakat.

Tantangan terbesar di daerah 3T adalah memastikan standar pelayanan tetap sama meskipun kondisi wilayah berbeda. Infrastruktur jalan yang terbatas, jarak distribusi panjang, ketersediaan listrik, hingga akses air bersih dapat memengaruhi operasional. Pemerintah daerah perlu memetakan persoalan tersebut sejak tahap perencanaan sehingga setiap SPPG memiliki solusi sesuai karakter lokasinya. Titik dengan akses sulit mungkin membutuhkan pola distribusi dan pengadaan bahan yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. Fleksibilitas operasional tetap harus berjalan bersama standar keamanan pangan dan kualitas gizi.

Ketersediaan tenaga kerja juga menjadi faktor yang perlu dipersiapkan apabila seluruh titik nantinya mendapatkan persetujuan. Setiap SPPG membutuhkan personel untuk mengelola bahan, memasak, menjaga kebersihan, mengatur administrasi, dan mendistribusikan makanan. Tenaga yang memahami prinsip gizi dan keamanan pangan diperlukan untuk menjaga kualitas menu. Rekrutmen masyarakat sekitar dapat menjadi pilihan sekaligus menciptakan kesempatan kerja baru di tingkat lokal. Pelatihan tetap diperlukan agar prosedur operasional berjalan konsisten di seluruh titik pelayanan.

Pengawasan menjadi bagian penting ketika jumlah SPPG bertambah dan wilayah pelayanan semakin luas. Pemerintah perlu memastikan penggunaan anggaran, pengadaan bahan pangan, jumlah porsi, serta kualitas makanan dapat diperiksa secara berkala. Sekolah dan masyarakat juga dapat memiliki saluran untuk menyampaikan evaluasi apabila menemukan persoalan dalam pelayanan. Data mengenai jumlah penerima dan distribusi makanan perlu diperbarui agar kebutuhan setiap lokasi dapat dihitung secara akurat. Dengan sistem pemantauan yang baik, kendala operasional dapat diketahui lebih cepat sebelum memengaruhi banyak penerima manfaat.

Usulan 32 titik SPPG oleh Pemkab Buol menunjukkan upaya memperluas akses Program Makan Bergizi Gratis hingga ke masyarakat di daerah 3T. Tahapan berikutnya akan bergantung pada verifikasi lokasi, kesiapan fasilitas, jumlah penerima manfaat, serta penetapan titik yang memenuhi persyaratan. Apabila terealisasi, keberadaan SPPG yang lebih dekat dapat membantu mengatasi tantangan distribusi makanan di wilayah dengan kondisi geografis sulit. Pelibatan produsen pangan dan tenaga kerja lokal juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Keberhasilan program pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh banyaknya titik pelayanan, tetapi oleh kemampuan menjaga kualitas makanan, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan operasional setiap hari.