Ambon, 11 September 2026 – Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon setelah fasilitas kesehatan tersebut ramai mendapat kritik dari masyarakat. Keluhan yang muncul menjadi perhatian pemerintah provinsi karena RSUD Haulussy merupakan salah satu rumah sakit rujukan utama di Maluku dan melayani pasien dari berbagai kabupaten serta kota. Vanath menilai kritik masyarakat harus diterima sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui bagian pelayanan yang belum berjalan sesuai harapan. Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen melakukan pembenahan secara bertahap, baik terhadap kualitas pelayanan, fasilitas, maupun tata kelola rumah sakit. Evaluasi juga diperlukan agar persoalan yang selama ini dikeluhkan tidak terus berulang. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, layak, dan manusiawi ketika datang untuk mendapatkan pertolongan.

Sorotan terhadap RSUD Haulussy muncul setelah berbagai keluhan mengenai kondisi pelayanan rumah sakit disampaikan masyarakat. Persoalan yang menjadi perhatian tidak hanya berkaitan dengan fasilitas fisik, tetapi juga menyentuh kecepatan pelayanan dan kenyamanan pasien selama menjalani perawatan. Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD Haulussy memiliki tanggung jawab besar karena menjadi tujuan rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Banyak pasien datang dari luar Ambon setelah sebelumnya mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan daerah masing-masing. Kondisi tersebut membuat beban pelayanan rumah sakit cukup tinggi dan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Pemerintah daerah karena itu perlu memastikan peningkatan jumlah pasien diimbangi kemampuan fasilitas dan tenaga kesehatan.

Vanath menegaskan pengakuan terhadap kekurangan bukan berarti pemerintah membiarkan persoalan tersebut berlangsung. Sebaliknya, kondisi yang ditemukan harus menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan secara lebih terukur. Pemerintah perlu mengetahui persoalan mana yang membutuhkan penanganan segera dan bagian mana yang dapat diperbaiki melalui program jangka menengah. Evaluasi dapat mencakup alur penerimaan pasien, pelayanan instalasi gawat darurat, ketersediaan tempat tidur, kebersihan ruangan, hingga sistem administrasi. Komunikasi petugas dengan pasien dan keluarga juga menjadi bagian penting karena pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis. Informasi yang jelas dapat mengurangi kebingungan keluarga ketika harus menjalani prosedur pengobatan maupun administrasi.

Kondisi fasilitas menjadi salah satu bagian yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses pembenahan. Rumah sakit rujukan membutuhkan peralatan medis yang mampu mendukung berbagai jenis penanganan sekaligus sistem pemeliharaan yang berjalan secara konsisten. Peralatan yang mengalami kerusakan dapat menghambat pelayanan dan membuat pasien harus menunggu atau dirujuk ke fasilitas lain. Ketersediaan ruang perawatan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar kepadatan tidak menurunkan kualitas pelayanan. Selain itu, fasilitas dasar seperti sanitasi, air, listrik, ruang tunggu, serta lingkungan rumah sakit harus berada dalam kondisi layak. Pembenahan infrastruktur menjadi penting karena kenyamanan dan keamanan pasien merupakan bagian dari kualitas pelayanan kesehatan.

Pemerintah Provinsi Maluku juga perlu memperkuat pengelolaan sumber daya manusia di RSUD Haulussy. Dokter, perawat, tenaga laboratorium, apoteker, petugas administrasi, serta tenaga pendukung memiliki peran yang saling berkaitan dalam pelayanan pasien. Kekurangan tenaga pada satu bagian dapat menimbulkan antrean dan meningkatkan beban kerja pada bagian lainnya. Distribusi jadwal harus disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan sehingga jumlah petugas memadai pada jam-jam dengan kunjungan tinggi. Peningkatan kompetensi juga diperlukan agar tenaga kesehatan dapat mengikuti perkembangan standar pelayanan dan teknologi medis. Pada saat yang sama, kesejahteraan serta kondisi kerja petugas perlu diperhatikan karena kualitas pelayanan sulit ditingkatkan apabila tenaga kesehatan bekerja dalam tekanan berlebihan.

Manajemen rumah sakit menjadi aspek lain yang harus dievaluasi secara menyeluruh. Rumah sakit daerah mengelola anggaran, obat-obatan, peralatan, tenaga kerja, serta berbagai kebutuhan operasional yang kompleks. Sistem pengadaan dan pemeliharaan harus mampu memastikan kebutuhan pelayanan tersedia tepat waktu. Ketika terdapat kendala anggaran, manajemen perlu menentukan prioritas berdasarkan tingkat urgensi terhadap keselamatan pasien. Pengelolaan keuangan juga harus dilakukan secara transparan sehingga setiap belanja benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan. Pemerintah provinsi dapat melakukan pengawasan berkala untuk mengetahui perkembangan perbaikan dan memastikan rekomendasi evaluasi benar-benar dijalankan.

Sebagai rumah sakit rujukan, RSUD Haulussy juga memiliki posisi strategis dalam sistem kesehatan kepulauan Maluku. Karakter geografis daerah membuat sebagian pasien harus menempuh perjalanan laut maupun udara sebelum mendapatkan pelayanan spesialis di Ambon. Kondisi tersebut membuat keterlambatan pelayanan setelah pasien tiba di rumah sakit dapat memberikan dampak lebih besar dibandingkan pasien yang tinggal dekat fasilitas rujukan. Karena itu, sistem penerimaan pasien rujukan perlu memiliki koordinasi yang kuat dengan rumah sakit maupun puskesmas dari daerah asal. Informasi mengenai kondisi pasien dapat dikirim lebih awal sehingga tim medis di Ambon dapat mempersiapkan penanganan. Integrasi tersebut juga dapat mengurangi waktu tunggu ketika pasien membutuhkan tindakan segera.

Kritik masyarakat dinilai dapat menjadi salah satu instrumen pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit pemerintah. Namun, setiap keluhan perlu memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas agar tidak berhenti sebagai perbincangan di media sosial. RSUD Haulussy perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah digunakan pasien dan keluarga serta memberikan kepastian mengenai proses penyelesaiannya. Keluhan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis persoalan sehingga manajemen mengetahui masalah yang paling sering terjadi. Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan prioritas pembenahan. Apabila keluhan yang sama terus muncul, berarti terdapat persoalan sistemik yang membutuhkan perubahan prosedur dan bukan sekadar penyelesaian terhadap satu kasus.

Pemerintah daerah juga diharapkan membuka perkembangan pembenahan kepada masyarakat secara berkala. Transparansi penting untuk menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan benar-benar menghasilkan tindak lanjut. Perbaikan tidak harus dilakukan sekaligus apabila membutuhkan anggaran besar, tetapi prioritas dan tahapan pelaksanaannya perlu dijelaskan. Masyarakat dapat menilai perubahan melalui berkurangnya antrean, meningkatnya kebersihan, membaiknya komunikasi petugas, serta tersedianya fasilitas yang sebelumnya bermasalah. Evaluasi juga sebaiknya melibatkan pengalaman pasien sebagai salah satu indikator kualitas pelayanan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak hanya berasal dari laporan administratif rumah sakit, tetapi juga dari kondisi yang dirasakan langsung oleh pengguna layanan.

Pengakuan Wakil Gubernur Maluku mengenai masih banyaknya kekurangan di RSUD Haulussy menjadi awal penting bagi proses pembenahan rumah sakit rujukan tersebut. Pemerintah provinsi dituntut menerjemahkan evaluasi menjadi langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat, mulai dari peningkatan fasilitas hingga perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan petugas. Posisi RSUD Haulussy sebagai rumah sakit rujukan membuat setiap kelemahan memiliki dampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dari berbagai wilayah Maluku. Kritik publik karena itu perlu dipandang sebagai masukan untuk memperkuat sistem dan bukan sekadar tekanan terhadap pemerintah. Pembenahan juga membutuhkan konsistensi karena persoalan fasilitas, sumber daya manusia, dan manajemen tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dengan pengawasan yang kuat dan prioritas anggaran yang tepat, pemerintah berharap RSUD Haulussy dapat memberikan pelayanan yang semakin baik, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat Maluku.